Tak cukup sekadar syahadat. Mereka perlu hidup mulia dan bermartabat. Ladang kebajikan memanggil kita di ranah Papua.

Landasan pacu pesawat di bandara Domine Edwar Osok (DEO) Sorong menjadi saksi bisu. Saat tiap pagi anak-anak dan orang tua dari Suku Kokoda lalu lalang menyeberangi landasan pacu. Tak hendak mereka naik pesawat di bandara yang menjadi transit para bule datang dan pergi itu. Mereka berpacu dengan mendaratnya pesawat untuk mengantri air bersih. Air yang membuat merinding. Keruh, berbau, dan diambil dari kubangan berlumpur di area bandara.

Tidakkah ada pilihan lain? Jawabnya mudah, seperti kebanyakan orang Papua, mereka contoh satu suku yang tak punya pilihan hidup. Berlahan terhimpit di tanah kelahirannya yang luas dan kaya. Suku Kokoda yang muslim ini hidup di pinggiran pantai dekat bandara DEO, Sorong. Mereka hidup di atas rumah panggung yang compang-camping. Mengumpulkan batu karang untuk dijual sebagai nafkah hidup. Sungguh jauh dari garis sederhana. Jangan dikata itu tabiat apalagi esksotik yang layak diwisatakan. Tetapi Suku Kokoda muslim di pinggiran bandara itu adalah potret komunitas orang Papua yang dimarginalkan.

Pemandangan makin mencabik tat kala pada pagi hari anak-anak Suku Kokoda mengenakan seragam sekolah merah putih. Sekilas terlihat ada nuansa pendidikan di kampung itu. Anak-anak begitu cerianya menenteng robekan buku kumal tanpa pensil. Mereka berlarian menuju Mushola Baitul Muttaqin Kokoda yang bangunannya paling layak. Di dalam dan serambi mushola mereka duduk bersimpuh seakan menunggu datangnya guru. Sejam berlalu, tak ada tanda-tanda aktivitas belajar dimulai. Penasaran pun mengusik sembari mencari-cari di mana letak sekolah mereka.

Akhirnya terkuak, sebuah jawaban yang menohok batin. Memukul kesadaran betapa selama ini kita termangu bisu. Seakan mereka menyuguhkan hidup tanpa beban. Menyibak generasi Papua masa depan, seperti generasi tanpa pengharapan. “Tidak ada guru di sini, juga tidak ada sekolah. Anak-anak senang saja pakai seragam karena mereka ingin seperti umumnya anak-anak pendatang yang sekolah. Mushola ini seperti menjadi tempat sekolah bagi mereka”, ungkap Agung Sibela, dai kelahiran Ternate yang mendampingi komunitas muslim Suku Kokoda.

Jawaban itu bak petir memecahkan gendang telinga. Wajah-wajah polos anak-anak Suku Kokoda makin membuat kaki berat beranjak. Menatap mata mereka yang penuh harap, angan melayang ke Jakarta. Saat anak-anak kita tengah menikmati nyamannya belajar di sekola-sekolah Islam berkelas mahal, anak-anak Suku Kokoda menikmati kemalangan belajar. Persaudaraan sesama muslim mendadak tergugat. Penindasan dan penjajahan kebodohan itu ternyata nyata ada di kulit kita. Maka tak perlu malu mengaku jika kita nyaris acuh pada nasib saudara kita itu.

Stigma Buruk

Berbincang Papua, kerap terngiang di pendengaran bahwa mereka komunitas yang bodoh, jorok, tidak bisa diatur, dan malas. Tuduhan yang kerap dilontarkan pendatang maupun orang-orang luar Papua. Acap kali mencari jawab apa musabab mereka terbelakang, nyaris jawaban itu sama dilontarkan. Tetapi beruntung masih ada orang seperti Agung Sibela yang berfikir dengan kearifan lokal. Bahwa stigma itu tidak sepenuhnya benar. Ada sis-sisi lain yang tak pernah disentuh untuk mereka. Yakni kearifan lokal, keikhlasan, dan kesabaran dalam mendampingi mereka.

Untuk mengubah nasib orang Papua tidak cukup dengan menghadirkan pendatang sebagai transmigran. Nyatanya dalam persaingan, orang lokallah yang akhirnya tersisih. Sementara pendatang cenderung bertahan dengan meluaskan daerah kekuasaannya. Hal ini dapat dimafhumi karena mereka harus menyiapkan nasib anak cucu pada rentang masa depan. Seorang pengusaha travel yang punya dua KTP, Jakarta dan Sorong malah sangat semangat menuding orang-orang lokal itu pemalas. Padahal ia langganan pelaksana proyek Pemda Sorong.

Jika memahami orang Papua dengan kaca mata pendatang yang pengusaha, maka masyarakat lokal adalah beban. Meminjam istilah Agung Sibela, pendatang yang pedagang atau pengusaha tak mau tahu nasib orang asli Papua. Selama mereka tidak saling mengganggu, peduli amat mau jadi apa kelak generi Papua. Pada akhirnya yang ketiban tanggung jawab adalah pemerintah sebagai pengatur negara yang begitu luas. Musti begitu, betapa elok jika pendatang pun turut mengambil tanggung jawa itu. Apa sebab? Karena ia hidup dan membangun kerajaan bisnis dari tanah yang menjadi hak rakyat Papua.

Membangun masyarakat Papua memang tak mudah. Terlebih saat pendatang dari luar negeri bebas bercokol di tanah kaya ini. Persoalan menjadi pelik. Sebagian orang pedalaman malah sudah pintar dalam hal-hal tertentu. Misalnya mematok tanah yang akan dijadikan pemerintah untuk sarana infrastruktur membangun jalan penghubung misalnya. Mereka minta ganti rugi di atas batas kewajaran, akhirnya Pemerintah menjadi stagnan. Padahal dengan pembangunan itu akan memudahkan transformasi budaya dan nilai. Sehingga membangun masyarakat pedalaman makin mudah dan cepat.

Anehnya, ada seorang warga negara asing begitu leluasa punya sarana wisata di pedalaman Papua. Hotel dan tempat berlibur bagi turis untuk melihat eksotik alam papua dan masyarakat aslinya. Dengan membayar mahal para turis bisa melihat kehdupan asli suku pedalaman. Yang menurut mereka sebuah budaya yang wajib dilestarikan. Jika boleh berprasangka, kondisi masyarakat pedalaman Papua yang termarginalkan seperti disengaja sebagai obyek wisata. Maka akses pembangunan untuk mereka seperti dipangkas.

Untuk menangani kasus HIV/AIDS yang subur di Papua misalnya, amat sederhana yang dilakukan LSM asing. Cukup dengan membagi kondom gratis dan menaruh bebas begitu saja di hotel dan penginapan. Tidak ada transfer nilai-nilai berbudaya dalam melakukan hubungan seks. Seperti promosi bahwa hubungan itu hanya boleh dilakukan oleh suami istri yang terikat pernikahan. Di Sorong, kondisi prostitusi nyatanya juga makin subur. Dan kondom bagi mereka seperti telah menjadi solusi terbaik.

Jika kita terpantik peduli, melihat realita ini pastinya geram. Namun, dengan berbagai kepentingan yang diusung dari negara asalnya, pendatang asing itu sudah berbuat untuk masyarakat Papua. Sementara untuk Suku Kokoda yang muslim dan minoritas saja kita tidak berdaya. Bisa jadi, baru tahu malah. Kini, dapatkah energi kita dibagi untuk mewujudkan model komunitas muslim asli Papua yang sejatinya telah menguasai pesisir Papua jauh sebelum Indonesia merdeka.

Komunitas muslim Papua yang terstigma miskin, bodoh, jorok, dan malas menjadi ladang kemanusiaan untuk beramal. Tak cukup sekadar mensyahadatkan mereka dan mendadak marah tat kala mereka berpaling akidah. Jika pintu hidayah mereka telah terbuka, taggung jawab kitalah mendampingi dan menghapus stigma itu. Saatnya memberi contoh bagaimana Islam memanusiakan manusia dan menjadikan rakyat Papua tuan di tanahnya sendiri. Jangan tunggu cahaya Islam lenyap dari ranah Papua lantaran kita hanya asyik menyeru kebajikan di komunitas mapan.