Demokrasi Mpok Manih

Mpok Manih berdebat hebat denga suaminya, Bang Sobur yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan. Ketegangan itu, dipicu ketertarikan Bang Sobur untuk ambil kredit motor. Penawaran DP murah, dari sebuah dealer membuat Sobur kepincut.

“Cuman Rp 700.000 Man DP nya. Ambil napa mumpung promosi”, rayu Sobur pada istrinya yang sehari-hari sebagai buruh cuci, dengan gaji Rp 250.000 pe bulan.

“Bukan nggak setuju Bang. Tapi tahu diri napa. Kalau gaji saya sama pendapatan abang digabung, kita tetap kagak bakal kuat bayar cicilannya bang. Memang tukang motor percaya apa sama kita”, kata Mpok Manih menolak.

“Lha, kan kalau nggak kerja abang bisa ngojek Man. Kalau syarat kredit kata sales bisa diakali tuh Man”, Sobur berkelit.

“Abang liat napa. Ngojek sekarang sepi, ntuh kemarin motor Asep sudah ditarik sama bengkel (dealer). Mending kita lurus aja bang, kita ini orang susah nggak perlu utang. Lagian kenapa kita diajari malsuin penghasilan segala. Kita nih udah miskin bang, harta kita tinggal jujur. Masuk neraka tau rasa nanti”, kata Mpok Manih menceramahi suaminya.

Sesaat Sobur terdiam. Tangannya garuk-garuk kepala. Obrolan sore hari, Rabu lalu, di serambi rumah sederhana Bang Sobur di Sukmajaya, Depok terlihat gayeng. Ada dua kubu pendukung keduanya. Bang Sobur didukung sales dan para suami yang juga berprofesi sama dengan dirinya. Demikian pula Mpok Manih, mendapatkan dukungan para istri yang kebanyakan sebagai buruh cuci.

“Ambil aja Bur, nanti kalau ada motor kan lumayan irit ongkos kalau kita lagi dapat proyek”, bisik Udin, tetangga belakang rumah Sobur memberi dukungan. Masuk akal.

“Eh! Bang Udin, nih udah sebulan suami kagak ada kerjaan. SPP anak-anak juga belum bayar tuh. Udah, kagak usah gaya-gayaan segala. Hidup apa adanya aja. Nggak makan saya ikhlas, asal tidak dikejar utang”, Mpok Manih bersikukuh.

Kali ini Sobur mati langkah. Sejak Ramadhan lalu, ia banyak ngangur di rumah. Apalagi musim hujan sudah turun. Itu artinya, satu profesi dia sebagai penggali sumur, libur untuk waktu yang lama. Kerja bangunan juga tidak selalu ada. Apalagi, kontraktor sekarang, banyak mendatangkan tukang bangunan dari daerah. Mau nekat ngojek, di Depok sudah banjir tukang ojek. Beruntung, ia menempati rumah warisan orang tua. Meski sempit, tapi tak perlu bayar kontrakan. Sementara nganggur, kebutuhan sehari-hari mengandalkan penghasilan dari istrinya.

“Iya deh, elu bener hari ini Man. Maaf deh Bang, lain kali aja kalau banyak rezeki ambil motornya yak”, kata Sobur sadar, sembari minta maaf pada sales motor yang hampir sejam menyaksikan perdebatan calon konsumennya itu.

Sales motor itupun melenggang pergi. Ia tampak agak kecewa, karena target yang nyaris membuahkan komisi, urung mengambil motor. Padahal, ia mendapatkan penghasilan dari itu. Sepanjang jalan, mungkin ia memikirkan untuk cari pekerjaan yang lain.

Baru-baru ini, Indonesia meraih “Medali Demokrasi” yang diberikan oleh IAPC (Asosiasi Internasional Konsultan Politik)—sebuah organisasi profesi yang memperjuangkan demokrasi di seluruh dunia—karena Indonesia merupakan negara pertama berpenduduk mayoritas Muslim yang dinilai melakukan proses demokrasi dengan sungguh-sungguh. Sebuah pertanyaan menggugat, apa peran demokrasi selama ini dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia?

Michael Ross, Guru Besar Ilmu Politik University of California, Los Angeles (UCLA), dalam laporan penelitiannya berjudul, “Is Democracy Good for the Poor?” mengatakan, pemerintahan yang demokratis terbukti tidak mendorong perbaikan kesejahteraan kaum termiskin. Itu terjadi di 169 negara, dalam kurun 1070 – 2000.

Hal ini, mengingatkan email seorang teman dari Kuala Lumpur, Malaysia yang mengomentari tentang demokrasi dan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Dalam penggalan emailnya ia menulis, “… jika kesejahteraan dan kemajuan Malaysia selama ini harus dibayar tanpa demokrasi, kami terima dengan senang hati”.

Entah untuk Indonesia. Apa wujud asli dari demokrasi itu. Apakah seperti perdebatan antara Bang Sobur dengan Mpok Manih. Atau demokasi itu, kedaulatan para elit wakil rakyat dan elit penguasa, yang kerap dipengaruhi para pemilik modal dan negara-negara asing. Di Indonesia, dagelan demokrasi, kadang kala tampil dalam wujud kebijakan Pemerintah yang disetujui para wakil rakyat, tetapi juga didemo oleh rakyatnya sendiri. Aneh.

Tetapi, jika demokrasi bisa ditunjukkan seperti demokrasi ala Bang Sobur dan Mpok Manih, barangkali demokrasi bisa mengurangi kemiskinan. Sebuah hasil diskusi yang menyelamatkan dapur rumah tangga dan mempertahankan kelangsungan pendidikan anak-anak. Juga demokrasi yang menjaga harga diri. Buah demokrasi sederhana, untuk mufakat tidak utang, karena dilandasi kesadaran pada kekuatan diri. Bukan demokrasi yang tampil beringas, di ajang Pilkada, saling sikut, anarkis, bahkan membunuh.

Sebagian orang, boleh bangga dengan medali demokrasi yang diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Pun, kita berhak cemas jika demokrasi malah menyuburkan korupsi, anarkisme, melunturkan nilai-nilai moral, bahkan makin menyuburkan kemiskinan.wallahualam.